Jokowi Janji Akan Perbaiki Masalah Data Pembagian Bansos

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pasalnya mengakui bahwa masih ada masalah dalam proses pendataan masyarakat penerima bantuan sosial atau yang disebut dengan Bansos di tengah  pandemi virus korona ini di Indonesia.Hal tersebut khususnya terjadi di pembagian Bansos dalam bentuk BLT (Bantuan Langsung Tunai) tahap pertama. 

BLT Tahap Pertama dinilai Tak Merata dan Adil

“Memang ada, satu, dua,tiga, yang berkaitan dengan data itu masih belum bisa diperbaiki,” ungkap Jokowi hari Rabu (13/5).  Akan tetapi dirinya berjanji bakal memperbaiki proses pendataan masyarakat penerima Bansos pada pembagian BLT di tahap kedua yaitu bulan depan. 

Dengan begitu, semua pihak yang membutuhkan bakal mendapatkan bantuan dari pemerintah dan tidak akan ada lagi tumpang tindih pemberian bansos. “Tapi nanti pada tahapan kedua bulan depan bisa diperbaiki lagi,” tambahnya.

Di kesempatan yang sama, Menteri Sosial Juliari Batubara juga menyatakan bahwa pemerintah memang masih terus memperbaharui data toto togel online masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial, baik yang bentuknya BLT, maupun program bantuan sosial yang lainnya, khususnya untuk data warga di daerah Jabodetabek. “ untuk wilayah Jabodetabek tentu masih jauh dari kesempurnaan, kami juga terus update (perbarui) datanya,” ungkap Juliari. 

Menurutnya, pembagian Bansos di tahap pertama masih banyak yang tumpang tindih memang. Oleh karena itu, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah (pemda). Selain itu, sejumlah pemerintah kota dan juga Pemerintah Kabupaten yang juga sempat menarik data yang disampaikan ke pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan data yang diberikan belum menuliskan seluruh warga yang membutuhkan bantuan dari pemerintah. 

“Ada cukup banyak kabupaten dan juga kota menarik lagi karena ada beberapa warga yang terdampak tapi belum didata. Prosesnya masih berjalan terus,” ungkapnya lagi. 

Manipulasi Data Miskin Masih Sering dilakukan Pemda 

Sebelumnya, Suharso Monoarfa, selaku kepala Bappenas mengungkapkan bahwa manipulasi data orang miskin sekali dilakukan oleh pemerintah daerah. manipulasi pasalnya dilakukan demi mendapatkan Bansos dari pemerintah pusat.  manipulasi itu pasalnya diketahui saat pemerintah berencana menggelontorkan baksos. dan ketika melakukan pendataan penerima bansos, kemudian pemerintah daerah menyebutkan jumlah orang miskin di daerah mereka bertambah. 

“Ketika ada pembagian bansos. pemerintah daerah pun mengatakan jumlah orang miskin bertambah,” ungkap Suharso dalam sebuah video conference  tepatnya hari Selasa (12/5) kemarin.

Akan tetapi pengakuan berbeda mereka berikan saat pemerintah sedang mendata jumlah orang miskin untuk pendataan tingkat kemiskinan. Ketika di data maka sikap pemerintah daerah berubah, dan berkata bahwa orang miskin di daerah mereka jumlahnya tidak banyak. 

Permasalahan bantuan sosial ini juga disoroti oleh Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT),Budi Arie Setiadi. Iya menyebutkan bahwa Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi paling kacau dalam hal data terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) guna data penerima bantuan sosial. 

Hal ini pasalnya diketahuinya setelah terjadi wabah virus Corona di mana pemerintah pusat dan pemerintah daerah mencoba untuk saling bersinergi memberikan bantuan pada warga yang membutuhkan bantuan demi menyambung hidup di tengah pada mikir sekolah ini. “Yang paling ngawur itu data provinsi Jakarta. Nah itu memang datangnya kacau sekali,” begitulah yang dikatakannya melalui siaran langsung di Facebook Migran Care pada hari Selasa kemarin.

Dirinya juga mengakui bahwa selama ini persoalan data penerima bantuan sosial yang dimiliki oleh pemangku kebijakan, baik itu di tingkat daerah maupun di pusat memang perlu perbaikan.